Mei 2026

Pajak Minimum Global

Pajak Minimum Global: Apa yang Harus Disiapkan Perusahaan Multinasional di Indonesia?

Pajak minimum global menjadi salah satu perubahan besar dalam lanskap perpajakan internasional yang perlu diperhatikan oleh grup perusahaan multinasional di Indonesia. Isu ini tidak lagi hanya relevan bagi kantor pusat global, tetapi juga bagi entitas lokal yang menjadi bagian dari grup usaha lintas negara. Indonesia telah mengatur pengenaan pajak minimum global melalui PMK 136 Tahun […]

Pajak Minimum Global: Apa yang Harus Disiapkan Perusahaan Multinasional di Indonesia? Read More »

Tax Treaty Indonesia

Tax Treaty Indonesia: Panduan P3B untuk Bisnis Lintas Negara

Bagi perusahaan yang menjalankan transaksi lintas negara, tax treaty Indonesia bukan sekadar istilah pajak internasional. P3B dapat menentukan apakah suatu penghasilan dikenai pajak di Indonesia, di negara mitra, atau mendapatkan tarif yang lebih rendah. Karena itu, perusahaan perlu memahami aturan ini sebelum membayar dividen, bunga, royalti, imbalan jasa, atau penghasilan lain kepada pihak luar negeri.

Tax Treaty Indonesia: Panduan P3B untuk Bisnis Lintas Negara Read More »

pajak mobil listrik

Pajak Mobil Listrik di Daerah: Komponen, Insentif, dan Cara Mengeceknya

Pajak mobil listrik sering dianggap ringan, tetapi kenyataannya tetap bergantung pada jenis kendaraan, tahun pembelian, dan daerah tempat kendaraan didaftarkan. Di Indonesia, pemerintah pusat masih memberi insentif untuk kendaraan listrik tertentu pada 2025, sementara kebijakan pajak daerah dapat berbeda antardaerah dan menyesuaikan regulasi lokal yang berlaku. Karena itu, pembeli perlu melihat pajak mobil listrik sebagai

Pajak Mobil Listrik di Daerah: Komponen, Insentif, dan Cara Mengeceknya Read More »

Coretax DJP

Coretax DJP dan Kesiapan Perusahaan Mengelola Pajak Secara Digital

Coretax DJP membawa perubahan penting dalam cara perusahaan menjalankan administrasi perpajakan. Perusahaan tidak lagi cukup hanya memastikan pajak dibayar dan dilaporkan tepat waktu. Di era administrasi pajak digital, perusahaan juga perlu memastikan bahwa data transaksi, dokumen pendukung, identitas wajib pajak, dan alur kerja internal sudah tersusun dengan rapi sejak awal. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa

Coretax DJP dan Kesiapan Perusahaan Mengelola Pajak Secara Digital Read More »

Scroll to Top