Author name: Fadlan Muhammad

Sanksi Telat Lapor SPT

Sanksi Telat Lapor SPT 2026: Batas Waktu, Relaksasi, dan Risiko STP

Tinggalkan Komentar / Pajak, SPT /

Sanksi telat lapor SPT kembali menjadi perhatian pada 2026 karena masa pelaporan pajak berjalan bersamaan dengan adaptasi sistem Coretax DJP. Banyak wajib pajak ingin tahu apakah keterlambatan pelaporan langsung memicu denda, apakah pemerintah benar memberi relaksasi, dan bagaimana risiko Surat Tagihan Pajak atau STP setelah batas waktu berakhir. Secara umum, kewajiban melaporkan SPT tetap berlaku. […]

Sanksi Telat Lapor SPT 2026: Batas Waktu, Relaksasi, dan Risiko STP Read More »

Coretax Error

Coretax Error Saat Pelaporan SPT: Penyebab, Risiko, dan Langkah Aman untuk Wajib Pajak

Tinggalkan Komentar / Coretax, Pajak /

Masalah Coretax error saat pelaporan SPT membuat banyak wajib pajak lebih waspada pada musim pelaporan pajak 2026. Ketika sistem sulit login, lambat memuat data, gagal menyimpan draf, atau tidak merespons saat pengguna menekan tombol submit, proses pelaporan tidak lagi sekadar urusan administratif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi jadwal kerja tim pajak, kesiapan pembayaran, hingga mitigasi risiko

Coretax Error Saat Pelaporan SPT: Penyebab, Risiko, dan Langkah Aman untuk Wajib Pajak Read More »

Aktivasi Akun Coretax

Aktivasi Akun Coretax: Panduan Teknis agar Wajib Pajak Siap Lapor SPT 2026

Tinggalkan Komentar / Coretax, Pajak /

Aktivasi akun Coretax perlu wajib pajak lakukan sejak dini karena pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mulai menggunakan Coretax pada 2026. DJP juga menyatakan bahwa wajib pajak tidak lagi menggunakan media lama seperti e-Filing dan e-Form untuk SPT Tahunan PPh. Dengan kata lain, wajib pajak tidak cukup hanya mengetahui adanya sistem baru. Wajib pajak

Aktivasi Akun Coretax: Panduan Teknis agar Wajib Pajak Siap Lapor SPT 2026 Read More »

Pajak E-Wallet

Pajak E-Wallet: Apakah DJP Memantau GoPay, OVO, dan DANA?

Tinggalkan Komentar / Pajak /

Isu pajak e-wallet sering membuat pengguna GoPay, OVO, DANA, dan layanan sejenis merasa khawatir. Banyak orang mengira setiap transaksi dompet digital langsung masuk pemantauan pajak dan otomatis menimbulkan kewajiban baru. Padahal, cara pandang seperti itu terlalu menyederhanakan masalah. Dalam praktik pajak, otoritas tidak mengenakan pajak hanya karena seseorang mengisi saldo atau membayar makanan memakai e-wallet.

Pajak E-Wallet: Apakah DJP Memantau GoPay, OVO, dan DANA? Read More »

Pajak Kripto 2026

Pajak Kripto 2026: Tarif Baru, CARF DJP, dan Cara Lapor Aset Digital

Tinggalkan Komentar / Pajak /

Pajak kripto 2026 tidak lagi bisa dilihat sekadar sebagai isu investasi pribadi. Setelah PMK 50/2025 dan PMK 108/2025 berlaku, investor aset digital perlu memahami dua hal sekaligus: perubahan tarif pajak transaksi dan makin terbukanya akses data aset kripto melalui skema pelaporan otomatis. Urgensinya jelas, pasar kripto Indonesia sudah besar. OJK mencatat 21,37 juta akun konsumen

Pajak Kripto 2026: Tarif Baru, CARF DJP, dan Cara Lapor Aset Digital Read More »

PPh Final UMKM

PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029: Syarat, Cara Hitung, dan Hal yang Perlu Disiapkan

Tinggalkan Komentar / Pajak, UMKM /

Pelaku usaha kecil kembali memperhatikan PPh Final UMKM 0,5% karena pemerintah menyiapkan perpanjangan masa pemanfaatannya hingga 2029. Kebijakan ini penting karena banyak pelaku UMKM masih membutuhkan tarif sederhana, mudah dihitung, dan tidak terlalu membebani arus kas usaha. Namun, pelaku usaha juga perlu memahami bahwa mereka harus membaca perpanjangan ini bersama ketentuan yang berlaku, terutama PP

PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029: Syarat, Cara Hitung, dan Hal yang Perlu Disiapkan Read More »

penerimaan pajak ekonomi digital

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital: Sinyal Baru Kepatuhan Bisnis Digital di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Pajak /

Penerimaan pajak ekonomi digital bukan lagi isu pinggiran perpajakan Indonesia. Aktivitas berlangganan aplikasi, pembelian layanan digital luar negeri, transaksi aset kripto, pembiayaan berbasis teknologi, hingga pengadaan pemerintah melalui sistem elektronik telah menjadi sumber penerimaan yang makin terukur. Bagi pelaku usaha, pesan utamanya jelas: kepatuhan pajak digital perlu dikelola sejak transaksi terjadi. DJP mencatat penerimaan dari

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital: Sinyal Baru Kepatuhan Bisnis Digital di Indonesia Read More »

Penataan Administrasi Wajib Pajak Besar

Penataan Administrasi Wajib Pajak Besar: Strategi Perusahaan Menghadapi Pengawasan Pajak Terintegrasi

Tinggalkan Komentar / Pajak /

Penataan administrasi Wajib Pajak Besar menjadi isu penting bagi perusahaan berskala besar karena menyangkut cara otoritas pajak mengelola data, memantau kepatuhan, dan membangun pengawasan yang lebih terarah. Bagi perusahaan, isu ini bukan hanya soal pindah kantor pajak atau perubahan unit administrasi. Dampaknya bisa menyentuh pengelolaan NPWP, pelaporan SPT, komunikasi dengan fiskus, rekonsiliasi data, hingga kesiapan

Penataan Administrasi Wajib Pajak Besar: Strategi Perusahaan Menghadapi Pengawasan Pajak Terintegrasi Read More »

SPT Tahunan via Coretax

SPT Tahunan via Coretax: Panduan Baru Lapor Pajak yang Perlu Dipahami Wajib Pajak

Tinggalkan Komentar / Coretax, Pajak /

Pelaporan SPT Tahunan via Coretax menjadi perubahan penting dalam administrasi perpajakan Indonesia. Mulai periode pelaporan Tahun Pajak 2025 yang berlangsung pada 2026, wajib pajak perlu memahami cara kerja sistem baru ini agar proses pelaporan berjalan lebih tertib, akurat, dan minim hambatan. Coretax tidak sekadar mengganti kanal pelaporan lama. Sistem ini menghubungkan data identitas wajib pajak,

SPT Tahunan via Coretax: Panduan Baru Lapor Pajak yang Perlu Dipahami Wajib Pajak Read More »

Pajak E-Commerce Impor

Pajak Tambahan atas Produk E-Commerce Impor: Cara Menghitung Biaya Sebelum Barang Masuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Pajak /

Pajak tambahan atas produk e-commerce impor perlu masuk dalam perhitungan sejak awal, terutama bagi pelaku usaha yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia. Banyak bisnis melihat harga barang di platform online tampak murah, lalu lupa menghitung bea masuk, PPN impor, biaya pengiriman, asuransi, dan kemungkinan pungutan lain saat barang masuk ke

Pajak Tambahan atas Produk E-Commerce Impor: Cara Menghitung Biaya Sebelum Barang Masuk Indonesia Read More »

Whatsapp

Head Office

Rasuna Epicentrum Superblock Epiwalk Office Suit 5th Floor – Suite B 511, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Yogyakarta Branch Office

First Office
Villa Harmony Banguntapan R-3, Jl. Pleret, Banjardadap, Potorono, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55194

Second Office
Wukirsari No.23a, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881

Working hours

Senin - Jumat: 08.00 – 17.00
Sabtu: 10.00 – 13.00
Minggu: Tutup

Kontak

+6221 22085079
+62 818 0808 0605

Copyright © 2025 Ashadi & Rekan All Rights Reserved.
Scroll to Top