Pajak

Ilustrasi - PMK 168 Tahun 2023

PMK 168 Tahun 2023: Ketentuan Pelaksanaan Pemotongan PPh 21

Pendapatan Pajak (PPh) memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dana yang dihasilkan dari PPh digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi terkait PPh tercakup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Penghasilan memiliki berbagai jenis, […]

PMK 168 Tahun 2023: Ketentuan Pelaksanaan Pemotongan PPh 21 Read More »

Ilustrasi hubungan istimewa

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Pajak memiliki peran krusial dalam mengelola ekonomi suatu negara, dengan tujuan utama menghimpun dana dari masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, potensi ketidakwajaran dapat timbul dalam transaksi wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya hubungan istimewa di antara mereka. Hubungan istimewa merujuk pada keterkaitan antara dua atau lebih wajib

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Read More »

PMK Terbaru: Gedung Kemenkeu

PMK Terbaru: Perincian Terbaru dalam Penerapan PKKU

Tanggal 29 Desember 2023 lalu, Kementerian Keuangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Dengan adanya pengesahan PMK Nomor 172 Tahun 2023, tiga peraturan sebelumnya sudah tidak lagi

PMK Terbaru: Perincian Terbaru dalam Penerapan PKKU Read More »

Ilustrasi Objek PPh

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh

Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang wajib pajak peroleh atau terima, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mereka manfaatkan untuk konsumsi atau peningkatan kekayaan. Penting bagi wajib pajak untuk memahami bahwa tidak semua pendapatan yang mereka terima akan masuk ke dalam kategori objek PPh. Istilah “Bukan Objek

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Read More »

Ilustrasi Objek PPh

Objek PPh: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan

Pajak merupakan salah satu aspek fundamental dalam struktur penerimaan negara. Proses perhitungan dan pengumpulan pajak mengharuskan adanya objek pajak sebagai landasan. Objek pajak ini merujuk pada penghasilan atau peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau peningkatan kekayaan. Dalam konteks ini, objek pajak

Objek PPh: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Read More »

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023

Pemerintah telah menerapkan ketentuan baru terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini terkait dengan pendapatan yang mereka terima

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023 Read More »

PKKU: Pengertian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PKKU: Pengertian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dalam era globalisasi bisnis, perusahaan multinasional sering memiliki entitas terkait di berbagai negara. Salah satu hal yang penting dalam konteks ini adalah penetapan harga transfer atau transfer pricing, yang merujuk pada penentuan harga barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antara entitas terkait dalam perusahaan multinasional. Penerapan PKKU dalam transfer pricing memiliki peran yang penting bagi

PKKU: Pengertian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Read More »

Core Tax Administration System

Core Tax Administration System

Core Tax Administration System atau CTAS, merupakan dasar yang sangat penting dalam menjalankan dan mengatur sistem perpajakan suatu negara. Sebagai sistem yang komprehensif, CTAS memiliki peran utama dalam membantu otoritas pajak dalam mengelola, memantau, dan mengawasi proses perpajakan dengan efisiensi yang tinggi. Selain itu, dengan semakin kompleksnya sistem perpajakan dan peningkatan volume serta variasi data

Core Tax Administration System Read More »

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP

Proses reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berlanjut. DJP telah melaksanakan berbagai agenda reformasi perpajakan, termasuk reformasi organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi perpajakan. PSIAP merupakan langkah penting dalam upaya reformasi perpajakan tersebut. Reformasi perpajakan memiliki peran yang sangat krusial karena bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengertian PSIAP Berdasarkan informasi dari laman

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP Read More »

Self Assessment

Self Assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Penerapan konsep self-assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia menegaskan pendekatan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa campur tangan langsung dari pihak otoritas pajak. Dengan adanya self assessment, pemerintah mempercayakan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri. Mereka memiliki tanggung jawab

Self Assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia Read More »

Scroll to Top