Sanksi telat lapor SPT kembali menjadi perhatian pada 2026 karena masa pelaporan pajak berjalan bersamaan dengan adaptasi sistem Coretax DJP. Banyak wajib pajak ingin tahu apakah keterlambatan pelaporan langsung memicu denda, apakah pemerintah benar memberi relaksasi, dan bagaimana risiko Surat Tagihan Pajak atau STP setelah batas waktu berakhir.
Secara umum, kewajiban melaporkan SPT tetap berlaku. Relaksasi tidak menghapus kewajiban tersebut, tetapi memberi ruang penyesuaian bagi wajib pajak pada periode tertentu. DJP menjelaskan bahwa SPT berfungsi untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. Karena itu, wajib pajak tetap harus mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas.
Mengapa Sanksi Telat Lapor SPT Perlu Dipahami Ulang?
Dalam kondisi normal, keterlambatan penyampaian SPT dapat menimbulkan denda administratif. Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, denda keterlambatan umumnya sebesar Rp100.000. Sementara itu, SPT Tahunan PPh Badan memiliki denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000. Ketentuan denda ini membuat pelaporan SPT tidak cukup hanya dipahami sebagai rutinitas tahunan, tetapi juga bagian dari manajemen risiko pajak. (Sumber DJP)
Konteks 2026 membuat pembahasan ini lebih spesifik. Pemerintah memberikan relaksasi atas pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Batas waktu formal tetap 31 Maret 2026, tetapi wajib pajak orang pribadi yang melapor atau membayar setelah tanggal tersebut sampai paling lambat 30 April 2026 memperoleh penghapusan sanksi administratif. Dalam periode itu, DJP tidak menerbitkan STP atas keterlambatan yang masuk cakupan relaksasi. (Sumber DJP)
Untuk Wajib Pajak Badan, DJP juga memberi kebijakan khusus atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Jatuh tempo formalnya tetap mengikuti ketentuan umum, yaitu empat bulan setelah akhir tahun pajak. Namun, apabila wajib pajak badan melaporkan SPT, membayar PPh Pasal 29, atau melunasi kekurangan pembayaran dalam rentang setelah jatuh tempo sampai satu bulan setelahnya, DJP menghapus sanksi administratif sesuai kebijakan yang berlaku.
KKP Ashadi dan Rekan menyediakan
Layanan konsultan pajak terpercaya dari ahli dengan pengalaman lebih dari 20 tahun
Relaksasi SPT Coretax Bukan Alasan Menunda Pelaporan
Relaksasi pelaporan SPT sebaiknya wajib pajak baca sebagai kesempatan untuk merapikan data, bukan alasan menunda kewajiban. Sistem baru memang membutuhkan adaptasi, tetapi risiko pajak tetap muncul jika data yang masuk tidak akurat atau tidak selaras dengan dokumen pendukung.
Bagi wajib pajak orang pribadi, kendala biasanya muncul dari bukti potong yang belum lengkap, perubahan data keluarga, daftar harta, utang, atau penghasilan tambahan. Sebagian pekerja juga baru menyadari perbedaan data setelah masuk ke akun pelaporan. Jika wajib pajak tidak memeriksa data sejak awal, proses pelaporan bisa terhambat menjelang batas akhir.
Pada sisi lain, wajib pajak badan menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Perusahaan perlu menyiapkan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, bukti potong, pembayaran pajak, transaksi afiliasi, dan data pendukung lain. Kesalahan kecil pada dokumen dapat memperbesar risiko koreksi, terutama jika angka pada pembukuan internal tidak sama dengan data yang muncul di sistem DJP.
Karena itu, pendekatan terbaik bukan sekadar mengejar tanggal aman. Wajib pajak perlu melakukan pengecekan menyeluruh sebelum mengirim SPT. Tim pajak atau keuangan dapat mulai dari pertanyaan sederhana: apakah semua bukti potong sudah tersedia, apakah omzet sesuai laporan keuangan, apakah pajak kurang bayar sudah dihitung benar, dan apakah data di Coretax cocok dengan pembukuan internal.
Risiko Jika Melewati Batas Waktu Pelaporan SPT
Setelah periode relaksasi berakhir, wajib pajak kembali menghadapi konsekuensi normal sesuai ketentuan perpajakan. Untuk orang pribadi, batas penting SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 berada pada 30 April 2026. Sementara itu, wajib pajak badan perlu memperhatikan batas satu bulan setelah jatuh tempo formal SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025.
Risikonya tidak berhenti pada denda administratif. Keterlambatan pelaporan juga dapat memengaruhi profil kepatuhan wajib pajak. Dalam praktik pengawasan, DJP dapat menilai pola pelaporan, konsistensi pembayaran, dan kelengkapan data sebagai bagian dari gambaran risiko wajib pajak.
STP menjadi hal penting dalam konteks ini. Pada masa relaksasi, DJP menyatakan bahwa penghapusan sanksi berlangsung otomatis tanpa penerbitan STP. Jika sistem telanjur menerbitkan STP untuk sanksi yang masuk cakupan kebijakan, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menghapus sanksi tersebut secara jabatan.
Namun, wajib pajak tetap perlu berhati-hati. Kebijakan relaksasi memiliki batas periode dan ruang lingkup tertentu. Apabila keterlambatan terjadi di luar periode tersebut, risiko denda, bunga, atau tindak lanjut administratif dapat muncul kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah Praktis agar Aman dari Sanksi Keterlambatan SPT
Wajib pajak perlu mengambil langkah cepat sebelum batas relaksasi berakhir. Pertama, cek status akun dan akses pelaporan melalui kanal resmi DJP. Jangan menunggu hari terakhir, karena kendala teknis biasanya lebih sulit diselesaikan ketika banyak wajib pajak mengakses sistem bersamaan.
Langkah berikutnya, susun daftar dokumen yang wajib masuk ke SPT. Orang pribadi dapat memeriksa bukti potong, daftar penghasilan, harta, utang, dan tanggungan keluarga. Perusahaan perlu menyiapkan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, daftar penyusutan, bukti potong, bukti setor, serta dokumen transaksi penting.
Setelah itu, lakukan rekonsiliasi sebelum pelaporan. Bandingkan angka dalam pembukuan, bukti potong, faktur, dan pembayaran pajak. Jika muncul selisih, telusuri penyebabnya lebih dulu. Cara ini membantu wajib pajak mengurangi risiko salah lapor dan menghindari koreksi yang seharusnya bisa dicegah.
Apabila data belum siap, wajib pajak tidak perlu memaksakan pelaporan tanpa dasar yang jelas. Untuk kondisi tertentu, perpanjangan SPT dapat menjadi pilihan, khususnya bagi wajib pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. DJP menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan membutuhkan dokumen pendukung, termasuk penghitungan sementara PPh terutang dan laporan keuangan sementara.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak. Relaksasi berlaku sesuai jenis SPT, tahun pajak, dan periode yang DJP tentukan. Untuk SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, relaksasi berlaku sampai 30 April 2026. Untuk SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2025, relaksasi berlaku sampai satu bulan setelah jatuh tempo.
Tidak selalu. Dalam periode relaksasi, DJP tidak menerbitkan STP atas keterlambatan yang memenuhi syarat. Namun, setelah masa relaksasi berakhir, risiko STP dapat muncul kembali sesuai ketentuan perpajakan.
Ya, sepanjang keterlambatan pembayaran atau pelunasan kekurangan pembayaran masuk dalam cakupan kebijakan DJP. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan jenis pajak, tahun pajak, dan tanggal pembayaran sesuai periode relaksasi.
Segera petakan dokumen yang kurang, lakukan penghitungan sementara, dan cek opsi perpanjangan SPT jika memenuhi syarat. Jangan menunda tanpa dokumentasi, karena keterlambatan setelah masa relaksasi tetap bisa memicu risiko administratif.
Tidak. DJP menegaskan bahwa relaksasi tidak memindahkan jatuh tempo formal. Pemerintah hanya menghapus sanksi administratif untuk pelaporan atau pembayaran yang memenuhi syarat dalam periode tertentu.
Kesimpulan
Kebijakan relaksasi sanksi telat lapor SPT pada 2026 memberi ruang bagi wajib pajak untuk menyesuaikan diri dengan implementasi Coretax. Meski begitu, wajib pajak tetap harus memahami batas periode, cakupan kebijakan, dan risiko setelah masa relaksasi berakhir.
Bagi orang pribadi, tanggal pentingnya adalah 30 April 2026 untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Bagi badan, relaksasi mengikuti satu bulan setelah jatuh tempo SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Setelah periode tersebut, risiko denda dan STP perlu kembali diperhitungkan.
Ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut terkait sanksi telat lapor SPT, kesiapan Coretax, atau strategi pelaporan pajak perusahaan? Anda dapat berdiskusi dengan konsultan pajak profesional agar pelaporan lebih tertib, akurat, dan minim risiko.
